SULTRAWINN.COM, KENDARI – Meski telah menyetor dana sebesar Rp1,035 miliar sejak 6 Januari 2026, PT Kasuari Silika Nusantara (KSN) hingga kini belum juga mendapatkan layanan pemasangan listrik dari PLN UP3 Kendari. Akibatnya, rencana operasional perusahaan tambang batu silika di Desa Meronga Raya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, terancam tertunda.
Padahal, pembayaran tersebut disebut telah mencakup biaya penyambungan, uang jaminan pelanggan, gardu, hingga bea meterai, sebagai syarat untuk memperoleh suplai listrik berkapasitas 1,2 juta Volt Ampere (VA).
Hingga Selasa (17/3/2026), pemasangan instalasi listrik di kawasan perusahaan belum juga tuntas. Kondisi ini memicu sorotan, terlebih nomor registrasi persetujuan pasang baru dari PLN disebut telah diterbitkan, yang menandakan pengajuan perusahaan sebelumnya telah disetujui secara administratif.
Pihak PT KSN mengaku telah menuntaskan seluruh kewajiban, baik pembayaran maupun kelengkapan administrasi, sesuai permintaan PLN.
“Kami sudah mendapat izin melakukan kegiatan penambangan silika di wilayah Konawe Selatan dan tentu kami sudah memikirkan jauh-jauh potensi ekonomi sebelum meminta pemenuhan suplai listrik dari pihak PLN Kendari,” kata Rian, staf PT KSN di lokasi, Senin (16/3/2026).
Menurut Rian, perusahaan menargetkan mulai beroperasi pada April 2026. Jika seluruh rencana berjalan normal, beban listrik bulanan yang harus dibayarkan perusahaan diperkirakan mencapai sekitar Rp70 juta atau bahkan lebih.
“Jumlah ini tentu jadi pemasukan bagi negara, namun kami menyayangkan pihak PLN tidak melihat potensi ini,” ujarnya.
Ia menegaskan, keterlambatan pasokan listrik berpotensi menimbulkan kerugian bagi investor karena aktivitas operasional belum bisa berjalan sesuai jadwal.
“Kami ini investor, namun jika dibuat begini oleh PLN, kami bisa rugi karena operasional terhambat akibat belum ada pasokan listrik,” tambahnya.
Saat dikonfirmasi, pihak PLN UP3 Kendari melalui petugas Bidang Pelayanan Pelanggan, Suyatno, membenarkan bahwa pelanggan telah melakukan pembayaran. Namun, menurut dia, proses pemasangan masih harus menunggu prosedur internal, termasuk ketersediaan anggaran dari pusat.
“Mereka (PT KSN) membayar awal tahun. Kan ada peralihan anggaran, anggaran untuk tahun lalu (2025) sudah close, anggaran untuk tahun ini belum terbit,” kata Suyatno, Senin (16/3/2026).
Ia menjelaskan, dana pembayaran pelanggan dilakukan secara daring dan kemungkinan besar masuk ke pusat, sehingga unit daerah masih menunggu alokasi anggaran untuk pengadaan material dan pelaksanaan pemasangan.
“Kan pembayaran dari perusahaan dilakukan secara online. Sepertinya masuk di pusat, jadi kami menunggu anggaran dari pusat dulu baru kami eksekusi pemasangan,” ujarnya. Suyatno pun meminta pelanggan bersabar hingga anggaran dari pusat diterbitkan.
Namun, penjelasan berbeda disampaikan Divisi Retail dan Niaga PLN UP3 Kendari, Sarlina. Ia menyebut keterlambatan pemasangan bukan semata karena anggaran, melainkan karena dibutuhkan perluasan jaringan sepanjang 1,5 kilometer.
“Butuh perluasan jaringan 1,5 km dan perlu waktu untuk realisasinya, sementara berproses,” kata Sarlina.
Meski demikian, saat dimintai penjelasan lebih lanjut mengenai alasan teknis perlunya perluasan jaringan sepanjang 1,5 kilometer tersebut, Sarlina belum memberikan tanggapan tambahan.
Perbedaan penjelasan dari dua pejabat PLN UP3 Kendari ini memunculkan pertanyaan publik terkait kepastian dan transparansi pelayanan terhadap pelanggan, khususnya investor yang telah memenuhi seluruh kewajiban pembayaran.
Sorotan juga datang dari Aliansi Pemerhati Kebijakan Publik Sulawesi Tenggara. Aktivisnya, Zulfan, menilai PLN seharusnya memprioritaskan investor yang telah menyelesaikan kewajibannya.
“Investor yang sudah membayar, sudah menyelesaikan kewajiban seharusnya menjadi prioritas,” tegas Zulfan.
Ia menilai, bila keterlambatan ini tidak diketahui atau tidak mendapat pengawasan dari manajemen pusat PLN, maka patut dievaluasi secara serius. Bahkan, menurutnya, tidak tertutup kemungkinan adanya dugaan kelalaian atau permainan oknum di tingkat daerah.
“Kalau ini sikap oknum, kasihan warga sana. Kami dengar warga juga berharap agar listrik bisa masuk ke wilayah mereka, sedangkan kehadiran perusahaan merupakan salah satu pintu masuk utama agar mereka bisa menikmati aliran listrik,” katanya.
Di sisi lain, masyarakat Desa Meronga Raya turut menaruh harapan besar terhadap kehadiran PT KSN. Pemerintah desa menilai operasional perusahaan bisa menjadi jalan masuk bagi perluasan akses listrik ke wilayah yang selama ini belum tersentuh layanan PLN secara memadai.
Sekretaris Desa Meronga Raya, Salomon, mengatakan warga menyambut baik kehadiran perusahaan karena diyakini akan membawa dampak ekonomi sekaligus membuka peluang hadirnya jaringan listrik bagi masyarakat.
“Sebagian besar rumah di wilayah kami sudah sekitar 20 tahun belum pernah merasakan listrik. Kalau perusahaan hadir memberikan solusi, ini jadi syukur yang luar biasa bagi masyarakat,” ujar Salomon.
Menurut dia, warga telah lama mengeluhkan minimnya akses listrik, namun hingga kini belum ada solusi nyata.
“Warga berharap sekali, sebab saya menganggap persoalan listrik merupakan hak kami sebagai warga negara agar bisa menikmati listrik seperti warga lainnya di luar sana,” tandasnya.
Kasus ini menambah daftar keluhan terhadap lambannya pelayanan infrastruktur dasar di daerah, khususnya yang menyangkut investasi. Di tengah upaya pemerintah mendorong masuknya investor ke Sulawesi Tenggara, keterlambatan layanan kelistrikan dinilai berpotensi menghambat iklim usaha dan menurunkan kepercayaan pelaku investasi.
Dengan dana lebih dari Rp1 miliar yang telah disetorkan dan target operasional yang semakin dekat, publik kini menanti langkah konkret PLN UP3 Kendari untuk memberikan kepastian, transparansi, dan percepatan pelayanan, bukan sekadar alasan administratif yang saling berbeda.
