SULTRAWINN.COM, KENDARI – Suasana tegang melanda Kantor DPRD Sultra pada Senin (10/2/2025) saat ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Konsorsium Mahasiswa Sultra (Korum) menggelar aksi unjuk rasa menyoal dugaan pencemaran lingkungan oleh PT Tambang Bumi Sulawesi (TBS) di Blok Watalara, Kabaena Selatan, Bombana.
Aksi ini merupakan yang ketiga kalinya digelar di DPRD Sultra. Mahasiswa mendesak dewan segera mengeluarkan rekomendasi penghentian aktivitas PT TBS, setelah temuan air sungai dan pesisir yang berubah warna menjadi kemerahan pada 8 dan 30 Januari 2025.
Namun, bukannya disambut, massa justru mendapati kantor dewan kosong tanpa satu pun anggota DPRD yang menemui mereka. Emosi massa pun memuncak, hingga mereka membakar ban mobil dan menyisir ruangan-ruangan dewan untuk mencari wakil rakyat yang bisa diajak berdialog.
Tak kunjung ditemui, massa akhirnya menyegel kantor DPRD Sultra. Situasi baru mereda sekitar pukul 13.00 WITA setelah anggota Komisi III DPRD Sultra akhirnya keluar menemui mereka.
Dalam pertemuan itu, Ketua Komisi III DPRD Sultra, Sulaeha Sanusi, berjanji akan turun langsung ke lokasi tambang PT TBS untuk mengecek dugaan pencemaran. Hasil investigasi ini nantinya akan menjadi dasar pembentukan Panitia Khusus (Pansus).
“Kalau mahasiswa siap, ayo kita turun bersama supaya bisa melihat langsung kondisi di lapangan,” ujar Sulaeha.
Sementara itu, anggota Komisi III lainnya, Suwandi Andi, mendukung pembentukan Pansus agar dugaan pencemaran ini bisa ditindaklanjuti dengan serius.
Di sisi lain, berdasarkan data dari Dinas ESDM Sultra, PT TBS ternyata belum mengantongi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang menjadi syarat operasionalnya. Sulaeha menegaskan DPRD akan menindaklanjuti persoalan ini dengan pihak terkait.
Menanggapi aksi ini, Humas PT TBS, Nindra, membantah tuduhan pencemaran lingkungan. Ia menyebut perubahan warna air sungai di sekitar tambang bukan disebabkan aktivitas pertambangan, melainkan akibat tingginya curah hujan.
“Itu bukan banjir, hanya air keruh akibat hujan deras. Foto-foto yang beredar juga bukan kejadian terbaru, melainkan diambil dua tahun lalu,” tegasnya.
