SULTRAWINN.COM, BOMBANA – Terpidana kasus pemalsuan surat, Abdul Latif Haba bin I Haba, meninggal dunia pada 3 November 2026 atau sehari sebelum jadwal pelaksanaan eksekusi hukuman empat bulan penjara oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bombana. Meski putusan perkara telah berkekuatan hukum tetap, kejaksaan kini berkoordinasi dengan pihak keluarga untuk memastikan status kematian terpidana melalui dokumen resmi.
Kejari Bombana tidak dapat melanjutkan pelaksanaan eksekusi setelah menerima informasi bahwa Abdul Latif meninggal dunia pada 3 November 2026, meskipun putusan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
Saat ini, kejaksaan berkoordinasi dengan pihak keluarga untuk memperoleh dokumen administrasi resmi, termasuk akta kematian, sebagai dasar memastikan status hukum pelaksanaan putusan tersebut.
Saat dikonfirmasi, Senin (16/11/2026), Kepala Kejari Bombana Mohtar Arifin melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum), Three Putri Ayu, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima salinan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Nomor 976 K/Pid/2026 tertanggal 2 September 2026.
Dalam putusan tersebut, MA menolak permohonan kasasi Abdul Latif Haba bin I Haba. Dengan demikian, putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat tetap berlaku.
Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama empat bulan kepada Abdul Latif.
“Jaksa yang menangani perkara tersebut telah menerima salinan putusan kasasi Mahkamah Agung. Putusan itu menolak permohonan kasasi terpidana sehingga menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Sultra,” jelas Three.
Sebelum putusan tersebut dilaksanakan, Kejari Bombana menerima informasi bahwa Abdul Latif meninggal dunia pada 3 November 2026. Padahal, jaksa eksekutor telah menjadwalkan pelaksanaan eksekusi pada 4 November 2026.
Sebelumnya, Tim Jaksa Eksekutor Kejari Bombana telah melayangkan surat panggilan kepada Abdul Latif pada 27 Oktober 2026. Pemanggilan tersebut merupakan bagian dari tahapan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Three mengatakan, pihaknya akan memastikan kebenaran informasi kematian terpidana melalui dokumen resmi sebelum mengambil langkah hukum selanjutnya.
“Kami telah memperoleh informasi mengenai meninggalnya terpidana pada 3 November 2026. Meski demikian, kami akan berkoordinasi dengan pihak keluarga terkait dokumen administrasi kematiannya sebagai bukti resmi bahwa yang bersangkutan benar telah meninggal dunia,” katanya.
Secara hukum, meninggalnya terpidana menjadi salah satu alasan gugurnya kewenangan pelaksanaan pidana. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 140 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Dengan ketentuan tersebut, apabila kematian terpidana telah dipastikan secara resmi, pelaksanaan hukuman empat bulan penjara terhadap Abdul Latif tidak dapat dilanjutkan, meskipun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap.
Sementara itu, barang bukti berupa surat yang dinyatakan palsu dalam perkara tersebut akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum. Surat yang telah menjadi barang bukti tersebut akan dimusnahkan oleh negara melalui prosedur yang berlaku.
Perkara yang menjerat Abdul Latif berkaitan dengan penggunaan surat keterangan tanah yang diduga palsu. Dokumen tersebut mencantumkan lahan seluas 12 kilometer persegi di Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana.
Surat tersebut digunakan sebagai dasar untuk menjual lahan kepada pihak lain. Perkara itu kemudian bergulir hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung sebelum diputus pada 2 September 2026.
Three menegaskan, kejaksaan tetap berkomitmen menjalankan setiap tahapan penanganan perkara sesuai ketentuan hukum, termasuk dalam menghadapi kondisi yang menyebabkan gugurnya kewenangan eksekusi.
“Setiap pelaksanaan putusan pengadilan merupakan kewajiban yang harus dijalankan secara profesional, cermat, dan bertanggung jawab. Kami tetap mengedepankan kepastian hukum serta menghormati hak-hak setiap orang,” bebernya.
Kejari Bombana menegaskan komitmennya untuk menjalankan tugas dan kewenangan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel guna menjamin kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat.










