KOMADA Curigai Oknum Polisi di Balik Aksi GAT di Polda Sultra

SULTRAWINN.COM, KENDARI – Konsorsium Mahasiswa dan Aktivis (KOMADA) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyoroti dugaan keterlibatan oknum penyidik dalam aksi demonstrasi Grassroots Action Institute (GAT) terkait status Daftar Pencarian Orang (DPO) YC di Polda Sultra pada 30 Januari 2025 lalu.

Ketua KOMADA Sultra, Rabil, mengungkapkan bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan GAT di depan Polda Sultra diduga mendapat dukungan dari pihak kepolisian. Indikasi tersebut muncul setelah Direktur GAT, Fahmi Ilman, secara terang-terangan mengungkapkan informasi detail mengenai proses hukum YC di berbagai media online.

“Dia (Fahmi Ilman) menyebut berkas kasus YC sudah tiga kali bolak-balik di Kejaksaan. Ini memunculkan dugaan adanya oknum penyidik yang membocorkan informasi khusus terkait kasus ini,” tegas Rabil, Selasa (4/2/2025).

Menurutnya, dokumen penyidikan yang diserahkan kepada Kejati Sultra seharusnya bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh penyidik serta pihak kejaksaan. Namun, fakta bahwa Fahmi Ilman bisa menyampaikan informasi yang begitu rinci menimbulkan tanda tanya besar.

“Data yang dia sampaikan terlalu detail dan jelas, seolah-olah diperoleh langsung dari penyidik yang menangani kasus ini,” lanjutnya.

Rabil juga menyoroti kejanggalan dalam penanganan kasus YC, yang telah bergulir sejak 2021. Ia menduga penetapan YC sebagai DPO baru-baru ini penuh kejanggalan dan terkesan dipaksakan.

Salah satu indikasinya adalah bukti yang diajukan oleh YC kepada penyidik, termasuk percakapan WhatsApp dengan pelapor FY. Dalam chat tersebut, FY disebut meminta bantuan YC untuk mengembalikan dana suap yang sebelumnya diberikan guna memperoleh kucuran Dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) ke Bupati Koltim tahun 2021. Namun, bukti tersebut tidak dipertimbangkan dalam proses hukum.

Lebih jauh, Rabil menduga ada permainan di balik kasus ini. Pasalnya, beredar isu bahwa FY memiliki hubungan dekat dengan petinggi di Mabes Polri dan pernah melakukan intervensi terhadap pihak kepolisian.

“Ketika informasi ini beredar luas, wajar jika kami menduga adanya keterlibatan oknum kepolisian dalam kasus suap yang dikemas sebagai perkara penipuan ini,” pungkasnya.