SULTRAWINN.COM, KENDARI – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Universitas Muhammadiyah (UM) Kendari menyoroti kematian seorang tahanan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tenggara (Sultra) yang ditemukan tewas di ruang tahanan pada Selasa malam, 7 Agustus 2025.
Peristiwa tragis itu terjadi di rumah tahanan BNNP Sultra yang berlokasi di Jalan Haluoleo, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Hingga kini, penyebab pasti kematian tahanan tersebut belum terungkap secara jelas.
Ketua HMI UM Kendari, Juraidin, menilai ada potensi kelalaian dalam kasus ini dan menegaskan bahwa negara harus bertanggung jawab atas hilangnya nyawa seseorang di bawah pengawasannya.
“Menurut hukum Indonesia dan standar hak asasi manusia internasional, kematian tahanan dalam bentuk apa pun termasuk bunuh diri, tetap menjadi tanggung jawab negara,” ujar Juraidin, Jumat (10/10/2025).
Ia menegaskan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dengan tegas mewajibkan petugas untuk menjamin keamanan dan keselamatan setiap tahanan.
“Tahanan, siapa pun dia, adalah manusia yang memiliki hak asasi yang dijamin oleh konstitusi. Ketika nyawanya hilang dalam pengawasan negara, maka negara tidak bisa lepas tangan,” tegasnya.
Juraidin menambahkan, bila petugas mengetahui adanya tanda-tanda stres, depresi, atau keinginan bunuh diri pada tahanan tetapi mengabaikannya, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian yang menyebabkan kematian.
“Itu bisa masuk dalam Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain,” ujarnya.
Lebih lanjut, Juraidin membeberkan sejumlah langkah preventif yang seharusnya dilakukan oleh BNNP Sultra untuk mencegah insiden semacam ini.
1. Asesmen Psikologis dan Medis Awal
Pemeriksaan psikologis sejak awal untuk mendeteksi potensi depresi, stres berat, atau risiko bunuh diri.
2. Pemantauan Ketat Tahanan Berisiko Tinggi
Razia rutin terhadap benda-benda berbahaya, pengawasan CCTV, dan inspeksi berkala oleh petugas setiap jam.
3. Pelayanan Kesehatan Mental yang Layak
Menyediakan layanan konseling dan rehabilitasi, bukan hanya sekadar penahanan.
4. Transparansi dan Pertanggungjawaban Publik
Penegakan prinsip keterbukaan dalam mengungkap penyebab kematian tahanan.
HMI UM Kendari mendesak pihak kepolisian untuk segera menyelidiki kasus kematian ini secara terbuka dan profesional.
“Kami meminta kepada penegak hukum, dalam hal ini Polda Sulawesi Tenggara, untuk mengungkap secara terang-benderang kasus ini. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” pungkas Juraidin.
