SULTRAWINN.COM, KENDARI – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Keluarga Mahasiswa Pelajar dan Pemuda Bone Tondo Kendari (Fokkmapp Bonton KDI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Selasa (11/2/2025). Mereka menuntut DPRD untuk segera menolak perizinan PT Krida Agrisawita, perusahaan yang disebut-sebut akan membuka lahan sawit seluas 500 hektare di Kabupaten Muna.
Koordinator aksi, Adil Mono Arso, mengungkapkan bahwa pihaknya menolak keberadaan perusahaan tersebut karena dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat setempat. Namun, dari temuan di lapangan, mereka justru mendapati bahwa perusahaan berencana membangun pabrik pengolahan kelapa sawit untuk menampung hasil panen dari seluruh Sulawesi Tenggara.
“Kami meminta DPRD Sultra segera merekomendasikan penolakan izin perusahaan ini ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta instansi terkait lainnya,” tegas Adil.
Mahasiswa juga mendesak DPRD Sultra untuk menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan melibatkan Camat Bone, Kepala Desa Bone Tondo, pihak perusahaan, serta Pemerintah Kabupaten Muna. Mereka memberi tenggat waktu tujuh hari kepada DPRD untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut. Jika dalam waktu yang ditentukan tidak ada respons, massa mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar.
“Jika dalam tujuh kali dua puluh empat jam tidak ada komunikasi dari DPRD atau undangan untuk RDP, kami akan kembali dengan massa yang lebih besar. Bahkan, kami tidak segan menuntut DPRD Sultra untuk dibubarkan,” ancam Adil.
Menanggapi aksi ini, Ketua Komisi IV DPRD Sultra, Andi Muhammad Saenuddin, yang menemui para demonstran, menyatakan bahwa pihaknya akan meneruskan aspirasi mahasiswa ke Komisi II yang membidangi perizinan dan investasi.
“Kami berada di pihak adik-adik mahasiswa. Aspirasi ini akan kami teruskan ke Komisi II agar segera ditindaklanjuti,” ujar Andi.
Aksi ini mencerminkan semakin tingginya kepedulian mahasiswa terhadap isu lingkungan dan keberlanjutan di Sulawesi Tenggara. Kini, semua mata tertuju pada DPRD Sultra untuk melihat apakah tuntutan mahasiswa akan benar-benar direspons atau justru berujung pada aksi lanjutan yang lebih besar.
