SULTRAWINN.COM, KOLAKA – Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Ahmad Syafei, melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Kolaka, Kamis (26/2/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka mendorong peningkatan infrastruktur maritim dan pengembangan fasilitas pelabuhan di Kabupaten Kolaka.
Dalam agenda tersebut, legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu meninjau langsung rencana pembangunan dan pengembangan fasilitas Pelabuhan Peti Kemas Kolaka.
Ia juga memastikan kesiapan sarana dan prasarana pendukung keselamatan pelayaran, peningkatan pelayanan kapal, serta optimalisasi arus logistik di wilayah pelabuhan.
Menurut Ahmad Syafei, keberadaan Pelabuhan Kolaka memiliki posisi strategis dalam menunjang perekonomian masyarakat dan distribusi barang di Sulawesi Tenggara.
“Kita ketahui keberadaan Pelabuhan Kolaka ini sangat membantu perekonomian masyarakat. Posisinya sangat strategis sehingga perlu ada perbaikan fasilitas sarana dan prasarananya. Melalui pertemuan ini, kita akan mendorong usulan dari KUPP ke Kementerian Perhubungan agar segera direalisasikan pembangunannya,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan infrastruktur kepelabuhanan, sehingga pelabuhan dapat berfungsi maksimal sebagai penggerak ekonomi daerah maupun nasional.
Sementara itu, Kepala KUPP Kelas III Kolaka, Lukmanul Hakim, mengapresiasi kunjungan kerja anggota DPR RI tersebut. Ia berharap dukungan dari Komisi V DPR RI dapat mempercepat realisasi rencana pengembangan pelabuhan.
“Kami sangat bersyukur dikunjungi langsung oleh Bapak Ahmad Syafei. Beliau menyambut baik usulan kami sehingga rencana pembangunan pelabuhan ini bisa secepatnya terealisasi. Ini menjadi bukti sinergitas yang baik antara pemerintah daerah dan pusat,” katanya.
Selain meninjau Pelabuhan Peti Kemas Kolaka, Ahmad Syafei bersama Kepala KUPP juga mengunjungi pelabuhan penyeberangan (ferry) untuk memantau aktivitas menjelang angkutan Lebaran 2026. Pemantauan tersebut dilakukan guna memastikan kesiapan operasional serta aspek keselamatan dan kenyamanan penumpang.
