Sambut Rektor Baru UHO, BEM Fakultas Pertanian Siap Kawal Reformasi Kampus

Ketua BEM Faperta, La Ode Muhammad Yasirly

SULTRAWINN.COM, KENDARI – Menjelang pelantikan Rektor baru Universitas Halu Oleo (UHO), gelombang kritis mulai bermunculan dari kalangan mahasiswa. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian (BEM Faperta) UHO tak tinggal diam. Mereka berencana menggelar Konsolidasi Akbar, sebagai bentuk refleksi serta proyeksi arah gerakan mahasiswa ke depan.

Ketua BEM Faperta, La Ode Muhammad Yasirly, menegaskan bahwa pergantian pimpinan kampus tidak boleh sekadar menjadi agenda seremonial tanpa substansi. Menurutnya, momentum ini harus dijadikan titik tolak untuk menyelesaikan berbagai persoalan krusial yang hingga kini dinilai masih membelit mahasiswa.

“Kami tidak butuh janji manis, kami butuh tindakan nyata. Rektor baru harus turun tangan menyelesaikan persoalan birokrasi yang semrawut, fasilitas yang tidak memadai, transparansi anggaran, dan keberpihakan terhadap kepentingan mahasiswa,” tegas Yasirly, Kamis (26/6/2025).

Konsolidasi Akbar ini digelar bukan tanpa alasan. Sejumlah persoalan mendasar yang selama ini menjadi keluhan mahasiswa akan kembali disuarakan, di antaranya:

1. Minimnya Transparansi Pengelolaan Anggaran. Mahasiswa menilai kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan dana kelembagaan telah menghambat peningkatan kualitas serta kreativitas mahasiswa di lingkungan kampus.

2. Fasilitas Akademik dan Non-akademik yang Tidak Memadai. Kenyamanan serta kelayakan fasilitas kampus disebut masih jauh dari harapan, sehingga memengaruhi kualitas kegiatan akademik maupun non-akademik.

3. Dugaan Diskriminasi dalam Kebijakan Kampus. BEM Faperta juga menyoroti praktik pelayanan kampus yang dinilai kerap diskriminatif, termasuk dalam kebijakan administratif yang diterapkan.

4. Evaluasi Terhadap Kinerja Keamanan Kampus (Security). Laporan adanya tindakan diskriminatif dari oknum petugas keamanan terhadap mahasiswa turut menjadi perhatian serius mahasiswa.

5. Legalitas Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) Dipertanyakan. Keberadaan KSPM yang dinilai tidak memiliki legalitas hukum, dianggap dapat mencoreng nilai-nilai kemahasiswaan di UHO.

Yasirly menegaskan, mahasiswa tidak menginginkan konflik, namun mereka siap menjadi garda terdepan dalam mengawal reformasi kampus jika aspirasi mereka tidak diakomodasi oleh pimpinan universitas yang baru.

“Krisis di UHO bukan sekadar soal infrastruktur atau anggaran, tapi juga soal mentalitas kepemimpinan. Kalau Rektor baru tidak mampu membawa perubahan, kami mahasiswa akan tetap berada di garis depan untuk memastikan kampus ini bergerak ke arah yang lebih baik,” tutupnya.

Konsolidasi Akbar ini juga diharapkan menjadi wadah pemersatu mahasiswa lintas fakultas, sekaligus pengingat bahwa perubahan di kampus hanya bisa terwujud jika seluruh elemen kampus mau duduk bersama, mendengar, dan bertindak nyata.