KSBSI Soroti Dugaan Nepotisme dan PHK Pekerja Bank Sultra, Minta Gubernur Evaluasi Dirut

SULTRAWINN.COM, KENDARI – Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Sulawesi Tenggara menyoroti sejumlah persoalan di lingkungan Bank Sultra, mulai dari dugaan nepotisme dalam pengisian jabatan strategis hingga kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap delapan pekerja. Atas persoalan tersebut, KSBSI meminta Gubernur Sultra melakukan evaluasi terhadap Direktur Utama Bank Sultra.

Sorotan tersebut disampaikan dalam Sidang Tahunan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Sulawesi Tenggara yang digelar di Aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sultra, Senin (16/11/2026).

Sidang yang menjadi forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah antara pemerintah, pengusaha, serta pekerja atau buruh tersebut dibuka oleh Gubernur Sultra selaku Ketua LKS Tripartit. Dalam kesempatan itu, Gubernur diwakili Kepala Disnakertrans Sultra, Andi Makkawaru, selaku Wakil Ketua LKS Tripartit dari unsur pemerintah.

Sejumlah persoalan ketenagakerjaan menjadi pembahasan dalam agenda tersebut, mulai dari pengupahan, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), kesempatan pelatihan tenaga kerja, hingga pemutusan hubungan kerja.

Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) KSBSI Sultra, Iswanto Sugiarto, memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian organisasinya, khususnya terkait dugaan praktik nepotisme dalam pengisian jabatan strategis dan kebijakan PHK terhadap pekerja Bank Sultra.

Iswanto meminta Gubernur Sultra melalui Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sultra, selaku perwakilan pemegang saham pengendali Bank Sultra, agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Direktur Utama Bank Sultra.

Menurut Iswanto, pihaknya menerima sejumlah informasi dan pengaduan mengenai dugaan nepotisme dalam penempatan pejabat di lingkungan Bank Sultra. Praktik tersebut, jika terbukti, dinilai berpotensi mencederai prinsip profesionalisme, transparansi, dan tata kelola perusahaan yang baik.

Salah satu yang menjadi sorotan KSBSI adalah penempatan seseorang berinisial A pada jabatan Kepala Divisi Sumber Daya Manusia (SDM). Iswanto menyebut, berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, orang tersebut diduga memiliki hubungan keluarga dengan Direktur Utama Bank Sultra.

Selain itu, KSBSI juga mempertanyakan pengangkatan seseorang berinisial B sebagai Kepala Cabang di Tower Bank Sultra. Berdasarkan informasi yang diterima, yang bersangkutan diduga merupakan mantan rekan kerja Direktur Utama saat masih bekerja di Bank Mandiri dan disebut menempati jabatan tersebut tanpa melalui tahapan jenjang karier sebagaimana mestinya.

“Karena Pak Gubernur berhalangan hadir, saya meminta kepada Biro Hukum Pemprov Sultra untuk menyampaikan persoalan ini kepada Gubernur agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen Bank Sultra,” ujar Iswanto.

Ia menegaskan, pengangkatan pejabat strategis di Bank Sultra harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan kompetensi, bukan karena hubungan keluarga maupun kedekatan personal dengan pimpinan.

Jika dugaan tersebut terbukti, kata dia, hal itu dapat menjadi preseden buruk bagi tata kelola Bank Sultra sebagai bank milik daerah.

Selain dugaan nepotisme, KSBSI Sultra juga menyoroti kebijakan PHK terhadap delapan pekerja Bank Sultra. Organisasi buruh tersebut menilai keputusan itu perlu ditinjau dari kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Iswanto menjelaskan, berdasarkan pengaduan yang diterima KSBSI, PHK tersebut diduga berkaitan dengan persoalan atau kesalahan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Menurut keterangan para pekerja, persoalan tersebut telah melalui proses pembinaan dan pemberian sanksi berupa penahanan jasa produksi oleh perusahaan.

Ia juga mempertanyakan adanya dugaan perlakuan berbeda terhadap salah seorang dari delapan pekerja yang terkena PHK. Pasalnya, pekerja tersebut disebut telah dikembalikan bekerja.

Setelah ditelusuri, menurut informasi yang diterima KSBSI, pekerja tersebut diduga memiliki hubungan keluarga dengan salah seorang komisaris Bank Sultra.

“Kalau memang alasan PHK adalah pelanggaran yang dianggap mendesak, mengapa ada pekerja yang kemudian dikembalikan bekerja? Apakah ada pertimbangan objektif atau justru perlakuan khusus? Ini yang perlu dijelaskan secara terbuka oleh manajemen Bank Sultra,” tegasnya.

Menurut Iswanto, seluruh pekerja harus mendapatkan perlakuan yang adil dan setara tanpa diskriminasi. Hubungan keluarga maupun kedekatan dengan pejabat perusahaan tidak boleh menjadi faktor yang menentukan pemberian sanksi ataupun kebijakan ketenagakerjaan.

Persoalan lain yang turut dipertanyakan KSBSI adalah fungsi Serikat Karyawan (Sekar) Bank Sultra serta pemotongan iuran bulanan sebesar Rp25 ribu dari rekening gaji pekerja.

Iswanto mengaku mendengar penjelasan dari pihak Bank Sultra dalam forum tersebut bahwa pekerja yang saat ini didampingi KSBSI bukan merupakan anggota Sekar.

“Tadi kami mendengar pernyataan dari pihak Bank Sultra, kalau tidak salah disampaikan oleh Sekretaris Sekar, bahwa pekerja yang sedang kami dampingi bukan anggota serikat. Kalau memang bukan anggota, mengapa ada pemotongan iuran Rp25 ribu setiap bulan? Ini juga perlu diselidiki oleh Pemerintah Provinsi Sultra,” ujarnya.

Menyikapi berbagai persoalan tersebut, Iswanto menyatakan KSBSI Sultra berencana menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk protes terhadap kebijakan manajemen Bank Sultra.

Aksi tersebut rencananya ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mendesak Gubernur melakukan evaluasi terhadap Direktur Utama Bank Sultra. Aksi akan dilakukan setelah proses mediasi ketiga dalam perselisihan hubungan industrial selesai.

Selain itu, KSBSI juga akan mendesak manajemen Bank Sultra menyelesaikan perselisihan PHK secara adil serta memenuhi hak-hak pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami akan melakukan konsolidasi organisasi untuk mempersiapkan aksi demonstrasi. Kami meminta Gubernur Sulawesi Tenggara tidak tinggal diam terhadap berbagai dugaan persoalan yang terjadi di Bank Sultra. Jika terbukti terdapat penyalahgunaan kewenangan, nepotisme, maupun pelanggaran hak pekerja, maka Direktur Utama harus dievaluasi dan dicopot dari jabatannya,” tegas Iswanto.

Ia menambahkan, Bank Sultra merupakan bank milik daerah yang seharusnya menjadi contoh dalam penerapan profesionalisme dan perlindungan tenaga kerja.

“Jangan sampai lembaga keuangan yang menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Tenggara justru tercoreng oleh dugaan nepotisme dan persoalan pemenuhan hak pekerja,” tutupnya.